Manggarai, FN – Guna mendapatkan hak pendidikan yang sama, 4.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Manggarai siap ditangani oleh Pemerintah kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO).
Dimana, saat ini mereka tengah melakukan verifikasi dan validasi terhadap sekitar 4.000 ATS tersebut yang tersebar di berbagai kecamatan.
Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT, sebagai bentuk keseriusan dalam memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikannya.
Proses ini tak hanya sebatas pendataan administratif, melainkan juga menjadi pijakan intervensi kebijakan pendidikan yang lebih akurat dan inklusif.
Dengan keterlibatan lintas sektor, Pemkab berharap upaya ini dapat mengurai persoalan mendasar ATS dan mempersempit kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan di wilayah Manggarai.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Manggarai, Wenslaus Sedan, menegaskan bahwa data akurat menjadi kunci utama keberhasilan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Jika data salah, kebijakan juga akan meleset. Anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan bisa terlewat,” ungkapnya kepada wartawan.
Wensislaus menjelaskan, ATS di Manggarai terbagi dalam tiga kelompok utama: anak yang belum pernah bersekolah, anak putus sekolah, dan anak yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan meski masih usia sekolah.
Setiap kelompok menghadapi tantangan berbeda, mulai dari faktor ekonomi, jarak, hingga kewajiban membantu keluarga. Untuk mengatasi ini, pihaknya menyiapkan rencana aksi kolaboratif bersama sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal, termasuk mengarahkan ATS ke program kejar paket A, B, dan C agar tetap mendapat kesempatan menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Manggarai, Yohanes Emiliano Alexander Ndahur, menegaskan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan program ini.
Mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa dan kelurahan, semua berperan penting dalam memastikan data Anak Tidak Sekolah (ATS) akurat dan upaya penanganannya efektif.
Emiliano menyebutkan bahwa Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) merupakan mitra strategis karena memiliki instrumen untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
“Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, sekitar 4.000 anak di Manggarai belum bersekolah. BPMP membantu kami mendata, memverifikasi, dan memvalidasi data ini, tidak hanya di Manggarai tetapi juga di seluruh NTT,” ujarnya, (9/8/2025) kemarin.
Yohanes Emiliano Alexander Ndahur menjelaskan, keterlibatan operator desa dan kelurahan sangat penting karena mereka lebih mengenal kondisi wilayah dan warganya secara langsung. Dengan aplikasi khusus dari BPMP, proses verifikasi data dilakukan secara real-time sehingga hasilnya lebih cepat dan akurat.
“Kami libatkan operator desa dan kelurahan agar tidak hanya mahir teknologi pendataan, tapi juga dapat memeriksa langsung kebenaran data di lapangan. Hal ini memastikan informasi yang kami miliki benar-benar mencerminkan situasi di daerah masing-masing,” tandasnya.
Emiliano menegaskan bahwa upaya ini sesuai dengan mandat konstitusi untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap anak, khususnya mereka yang belum bersekolah agar bisa mendapat akses pendidikan yang mudah dan layak.** (YH/FN)
