Ruteng, FokusNTT.com- Masyarakat desa Ceka Luju, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai sudah berhasil menangani secara darurat kerusakan parah saluran primer sub daerah irigasi (DI) Wae Laja yang jebol karena banjir pada awal September lalu.
Namun masyarakat setempat mengharapkan agar saluran irigasi tersebut untuk menjadi perhatian Pemprov NTT dalam hal ini gubernur Melkiades Laka Lena.
Kepala Desa Ceka Luju Maksimus Ambu yang didampingi sekretarisnya Tadeus Santos menjelaskan, masyarakat telah bekerja gotong royong untuk menangani kerusakan parah saluran irigasi Sub DI Wae Laja.
“Semua masyarakat desa Ceka Luju bekerja keras selama beberapa hari sejak saluran irigasi itu jebol karena para petani sudah lebih dari sebulan sudah menanam padi sehingga membutuhkan air yang banyak,” kata Kepala Desa Ceka Luju kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Gotong royong masyarakat tersebut juga mendapat dukungan dari anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat serta aparat Desa Ceka Luju.
Maksimus menjelaskan, kondisi tanaman padi para petani yang sudah ditanam memasuki tahapan atau fase pembentukan malai/bunting dan pembungaan. “Kalau saluran irigasi tidak segera ditangani, maka para petani mengalami kerugian karena gagal panen,” ungkapnya.
Penangan darurat tersebut, lanjut dia, dengan menggunakan puluhan pipa paralon yang ditongkat dengan menggunakan kayu.
Lanjut dia, puluhan pipa tersebut berasal bantuan pihak Pemkab Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai, sebanyak 22 pipa berukuran 6 dim.
Selebihnya yaitu sebanyak 48 pipa yang berukuran 4 dim dan 6 dim merupakan swadaya masyarakat dan pemerintahan desa Ceka Luju.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada bapak bupati Manggarai yang telah membantu mengatasi bencana ini,” ujar Maksimus Ambu mewakili masyarakat Ceka Luju.
Saluran primer irigasi Sub DI Wae Laja mengalami rusak parah atau jebol akibat hujan selama dua hari yaitu tanggal 8-10 September lalu.
Saluran irigasi tersebut jebol sepanjang 150 meter. Akibatnya, areal sawah seluas 300 hektar terancam tidak bisa diairi.
Kades dan Sekretaris Desa Ceka Luju menguraikan, penanganan tersebut dilakukan itu secara darurat, dan dikhawatirkan berpotensi akan jebol apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan.
“Kami berupaya mengatasi ini dalam keadaan darurat agar sawah para petani bisa diairi. Sehingga untuk menopang puluhan pipa pun menggunakan kayu. Mungkin untuk sementara bisa bertahan, tetapi dalam jangka panjang, tidak mungkin bisa bertahan karena yang pasti kayu-kayu akan lapuk,” jelas Sekretaris Desa Ceka Luju, Tadeus Santos.
Tadeus menambahkan, saluran yang irigasi yang jebol tersebut adalah saluran primer, atau satu-satunya saluran ke hamparan sawah yang luasnya seluas 300 hektare.
Tadeus khawatir, puluhan pipa yang disangga kayu tersebut, dalam jangka menengah akan jebol juga. “Apalagi ditambah topografi tanah sepanjang saluran yang curam dan lembek, sehingga rentan dengan bahaya longsor,” ungkap Tadeus.
Mengatasnamakan masyarakat, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ceka Luju berharap agar saluran primer irigasi Sub DI Wae Laja menjadi prioritas perhatian pemerintah provinsi NTT, dalam hal ini gubernur NTT Melkiades Laka Lena.
Kalaupun tidak di tahun anggaran 2025 ini, karena sudah mau akhir tahun, maka kami berharap menjadi prioritas di tahun anggaran 2026,” kata Kades Ceka Luju Maksimus Ambu yang diiyakan sekretarisnya, Thadeus Santos.
Terhadap harapan masyarakat Desa Ceka Luju tersebut, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Eric Gual mengatakan, laporan terkait bencana tersebut sudah disampaikan ke tingkat provinsi NTT, termasuk Balai SDA NTT.
“Bapak bupati Manggarai sudah melaporkan hal itu ke pak gubernur NTT. Kita juga memiliki harapan seperti yang disampaikan oleh masyarakat Desa Ceka Luju. Semoga kondisi saluran primer irigasi Sub Daerah Irigasi Wae Laja menjadi perhatian Pemprov NTT di tahun anggaran 2026,” ungkap Eric Gual kepada media ini di kantornya, Senin siang.
Adapun Sub DI Wae Laja merupakan bagian dari Daerah Irigasi Satar Lenda yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi NTT.
Penulis: a. apri kulas/yunt teguh
