Manggarai, FN – Sejumlah Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan pandangan umum tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, Kamis, 24 Juli 2025.
Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Thomas Rihimone, S.H., dari Fraksi Hanura, memberikan pendapat terhadap RPJMD 2025-2029 agar sungguh-sungguh memperhatikan program-program yang pro pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak dan pokok seperti infrastruktur jalan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai.
Perlu menggali secara maksimal sumber daya alam yang belum efektif demi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Manggarai secara bijak. Serta pembangunan yang berasas humanis keseimbangan ekosistem hidup antara manusia dan alam.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Fraksi Partai Gerindra, melalui Sekretaris/Pelapor Hendrikus Candra, merespon “mimpi besar” Kabupaten Manggarai untuk 20 Tahun kedepan yang dinyatakan dalam visi RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 yakni Manggarai yang Mandiri, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2024.
Fraksi Partai Gerindra berharap perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah Manggarai dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Fraksi PAN, melalui Sekretaris/Pelapor Ursula Anur, SE., menyampaikan RPJMD membantu menentukan prioritas pembangunan daerah Manggarai, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien yang menjadi skala prioritas RPJMD.
Fraksi Partai Perindo
Sedangkan Fraksi Perindo melalui Pelapor Hima Domi Antonius menegaskan agar Pemda Manggarai berkomitmen untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsive, inklusif, dan berkelanjutan. Fraksi Perindo tentu memberikan apresiasi dan dukungan apabila proritas pembangunan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, penganggaran dan pendanaan, mekanisme evaluasi dan pengawasan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Fraksi Kebangkitan Bangsa langsung menyerahkan pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Parpurna ke 15 kepada pimpinan Sidang. Oleh karena baik Ketua maupun anggota Fraksi saat ini sedang mengikuti kegiatan yang sangat penting di luar daerah.**
