Ruteng, FokusNTT.com- Pada Jumat (9/1/2025) besok, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, bersama 9 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia akan mengikuti presentasi seni dan kebudayaan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Hall Dewan Pers Jakarta.
Kegiatan ini menjadi tahapan penting menjelang penyerahan Trofi Abyakta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Banten, 9 Februari 2026.
Sebanyak 10 kepala daerah termasuk Bupati Manggarai Hery Nabit, akan menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI pada peringatan Hari Pers Nasional tahun 2026 yang akan datang.
10 kepala daerah yang mendapat Anugerah Kebudayaan dari PWI terdiri dari tiga wali kota dan tujuh bupati.
Adapun 10 kepala daerah tersebut adalah:
– Wali Kota Malang, Jawa Timur, Wahyu Hidayat
– Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun
– Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mohan Roliskana
– Bupati Lampung Utara, Lampung, Hamartoni Ahadis
– Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setiawan
– Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Heribertus Geradus Laju Nabit
– Bupati Blora, Jawa Tengah, Arief Rohman
– Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Maya Hasmita
– Bupati Manokwari, Papua Barat, Hermus Indou
– Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy Azis.
Pada Kamis (8/1) para kepala daerah tersebut mengikuti silahturahmi bersama dewan pers, dan para wartawan.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, melalui sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S. Depari, menegaskan bahwa Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar seremoni.
“Anugerah ini merupakan pengakuan moral dan historis atas peran kebudayaan sebagai jiwa bangsa, sekaligus bentuk apresiasi kepada para insan budaya yang konsisten menjaga identitas Indonesia di tengah arus perubahan zaman,” kata Atal.
Menurutnya, kekuatan utama Indonesia tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, geopolitik, atau demografi, tetapi justru pada kekayaan budayanya yang telah diakui dunia, termasuk oleh UNESCO.
“Dengan ribuan bahasa dan ragam tradisi, pembangunan yang berlandaskan kebudayaan adalah sebuah keharusan. Tanpa kebudayaan, pembangunan akan kehilangan arah, makna, dan identitas,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, pers dinilai memiliki peran penting sebagai penjaga ingatan kolektif, ruang dialog kebudayaan, serta penghubung antara tradisi dan modernitas. Pers yang sehat adalah pers yang memberi ruang bagi kebudayaan untuk tumbuh, dikenal, dan dihargai publik.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menilai wartawan memiliki kedekatan yang kuat dengan kebudayaan melalui tugas pencatatan sejarah, tradisi, dan dinamika sosial masyarakat.
“Wartawan mencatat sejarah dan budaya. Dari catatan itulah nilai-nilai budaya dapat terus hidup. Ke depan, para pemimpin daerah diharapkan mampu mencatatkan dirinya sebagai pelindung dan penyelamat budaya yang kini mulai tergerus,” ujarnya.
Totok menambahkan, keberhasilan seorang wali kota, bupati, atau gubernur salah satunya dapat diukur dari komitmennya dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan daerah selama masa kepemimpinannya.
“Jika suatu daerah didominasi budaya asing, mulai dari makanan hingga pola interaksi sosial, maka budaya lokal bisa hilang dan hanya tersisa kenangan. Di sinilah pers harus hadir sebagai penjaga, pejuang, sekaligus tonggak kebudayaan bangsa,” tegasnya. ***
