Ruteng, FokusNTT.com- Marsinah, seorang aktivis buruh Independen yang menjadi korban pembunuhan di era orde baru (Orba) pada akhirnya diakui sebagai pahlawan nasional bersama dengan Soeharto, selaku penguasa di Orba.
Seperti yang diketahui, pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025, Presiden RI Prabowo Subianto memberi gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa, termasuk kepada Marsinah dan dua mantan presiden RI yaitu Soeharto dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, serta tujuh tokoh bangsa lainnya.
Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Marsinah, diperoleh setelah lebih dari 32 tahun aktivis buruh itu menjadi korban pembunuhan di era represif orde baru yang dipimpin Soeharto selaku presiden.
Militer saat itu diduga kuat ikut terlibat dalam penculikan dan pembunuhan gadis berusia 23 tahun itu.
Sebelum dibunuh, aktivis buruh itu diculik dan sekap selama tiga hari. Jasad Marsinah ditemukan di Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 8 Mei 1993. Ia ditemukan setelah menghilang dari Tanggulangin, Sidoarjo, beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Mei 1993.
Dikutip dari Wikipedia, Marsinah lahir 10 April 1969 adalah seorang aktivis serikat buruh independen yang bekerja di pabrik jam tangan di Jawa Timur. Pembunuhan terhadap Marsinah menarik perhatian internasional terhadap represi di era Soeharto terhadap para pekerja.
Sebelum ditemukan tewas Marsinah bertindak sebagai negosiator untuk 500 pekerja yang melakukan pemogokan karena perusahaan tempat mereka bekerja gagal menerapkan upah minimum dan otonomi serikat buruh. Pada 5 Mei, ia diculik setelah demonstrasi, jasadnya yang dimutilasi ditemukan empat hari kemudian. Militer diduga terlibat dalam hilangnya dan kematiannya.
Sebuah tim pencari fakta independen dari pemerintah dibentuk oleh Forum Solidaritas Buruh (FORSOL) dua minggu setelah penemuan jenazahnya. Dalam waktu sebulan, dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM), sebuah komite solidaritas yang dibentuk oleh 20 organisasi nonpemerintah.
KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer.
KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam penyelesaian perselisihan perburuhan.
Munir menjadi salah seorang pengacara buruh PT CPS melawan Kodam V/Brawijaya, Depnaker Sidoarjo dan PT CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT. CPS Porong yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa. Pembunuhan Marsinah juga dimanfaatkan oleh kelompok hak asasi manusia untuk menekan Amerika Serikat agar mencegah pembaruan status negara dengan perlakuan paling disukai bagi Indonesia.
Pada tahun 2002, Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri menyetujui dilakukannya penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia.
Status Pahlawan Nasional
Upaya untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat sipil, terutama organisasi buruh dan lembaga hak asasi manusia. Marsinah dianggap sebagai simbol perjuangan buruh perempuan dan korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru.
Setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati tanggal 1 Mei, para buruh, khususnya di Jawa Timur, selalu mengenang perjuangan Marsinah. Para buruh pun telah mengusulkan kepada pemerintah agar Marsinah diberi gelar Pahlawan Nasional, namun belum ada tindak lanjut hingga kini.
Pada Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah.
Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kementerian Sosial, yang menyatakan siap memfasilitasi proses administratif sesuai prosedur pengusulan gelar Pahlawan Nasional.
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tempat kelahiran Marsinah, membentuk tim khusus untuk mengkaji dan menyiapkan dokumen pendukung pengusulan gelar tersebut.
Usulan tersebut juga didukung oleh berbagai organisasi buruh nasional, termasuk Partai Buruh, yang menilai Marsinah layak mendapat pengakuan negara atas perjuangannya melawan ketidakadilan terhadap pekerja.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pengusulan gelar Marsinah masih dalam tahap awal di tingkat daerah dan kemungkinan besar belum akan diputuskan pada tahun 2025.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berziarah ke makam Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, pada 10 Oktober 2025, seiring dengan meningkatnya dorongan masyarakat agar Marsinah diangkat sebagai pahlawan nasional.
Agus Jabo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dan memerintahkan Kementerian Sosial untuk segera memproses pengusulan tersebut, mengingat jasa besar Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan kebebasan berekspresi.
Ziarah tersebut dilakukan bersama Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, setelah digelarnya seminar dan uji publik bertajuk “Marsinah: Perjuangan, Kemanusiaan, dan Pengakuan Negara” oleh Kemensos dan Pemda Nganjuk.
Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan resmi pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional yang kini dimulai dari tingkat daerah.
Presiden Prabowo pada peringatan hari pahlawan nasional menyerahkan piagam gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa di istana negara.
Berikut daftar 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional hari ini:
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Politik dan Pendidikan Islam)
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata dan Politik)
3. Almarhumah Marsinah (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan)
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Tokoh Jawa Barat Bidang Perjuangan Hukum dan Politik)
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah (Tokoh Sumatera Barat Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Tokoh Jawa Tengah Bidang Perjuangan Bersenjata)
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin (Tokoh NTB Bidang Perjuangan Pendidikan dan Diplomasi)
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil (Tokoh Jawa Timur Bidang Perjuangan Pendidikan Islam)
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih (Tokoh Sumatera Utara Bidang Perjuangan Bersenjata)
10. Almarhum Zainal Abidin Syah (Tokoh Maluku Utara Bidang Perjuangan Politik dan Diplomasi)
Dari 10 tokoh di atas, penguasa Orba selama 32 tahun yaitu Soeharto, paling kontroversal karena dianggap otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Walau pada satu sisi lain, banyak yang menilai bahwa Soeharto adalah presiden Indonesia yang berhasil.
(aka/dari berbagai sumber)
