MANGGARAI, FN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai resmi membuka Masa Sidang II Tahun Sidang 2024–2026 melalui Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Manggarai, Jumat (27/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Penjabat Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai, para pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan insan pers.
Dalam sambutannya, Paulus Peos menegaskan bahwa Masa Sidang II memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Ia menyebutkan, berbagai agenda strategis akan dibahas guna memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Momentum Masa Sidang II ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sejumlah agenda utama yang akan dibahas dalam masa sidang ini meliputi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, penetapan rancangan peraturan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027.
Sorotan utama dalam rapat paripurna ini tertuju pada arah pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2027 yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sektor Unggulan”.
Tema ini dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Ketua DPRD Manggarai juga menekankan pentingnya penguatan sektor industri sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.
Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama yang harus terus dikembangkan agar mampu menopang kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD Manggarai juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih selama enam tahun berturut-turut.
Capaian ini menjadi indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, tantangan pembangunan ke depan dinilai tidak ringan.
Dinamika global serta kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang menuntut adanya perencanaan yang adaptif, terintegrasi, dan kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan.
Mengakhiri sambutannya, Paulus Peos mengajak seluruh elemen, baik legislatif maupun eksekutif, untuk terus memperkuat sinergi dan komitmen dalam melayani masyarakat.
Dengan dibukanya Masa Sidang II ini, DPRD Kabupaten Manggarai diharapkan mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.***
