MANGGARAI, FN- Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Persiapan Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) di Aula Kantor Pertanahan Manggarai, Senin, 18/05/2026.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan basis data pertanahan yang terintegrasi guna mendukung arah kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Eduward Meteo Yamasita Tuka, menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan penyusunan NPGT.
Tahapan persiapan ini sebutnya sebagai fondasi utama dari kualitas seluruh dokumen produk akhir NPGT.
Keterlibatan aktif lintas sektoral sejak awal dinilai krusial agar tidak ada ego sektoral peta dalam pemanfaatan ruang pembangunan di Manggarai.
NPGT kata Eduward, memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam menggambarkan kesesuaian antara penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang.
Lebih lanjut jelasnya, penyusunan data yang valid dan komprehensif menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan di bidang agraria dan tata ruang.
“Tanah memiliki keterbatasan, sementara pertumbuhan daerah berjalan sangat dinamis. Melalui rapat persiapan hari ini, kita menyatukan persepsi. Kita sangat berterima kasih atas kehadiran dan paparan langsung dari Tim NPGT Kanwil BPN NTT yang memberikan kompas metodologi GIS yang presisi, sehingga tim di tingkat daerah mampu menyusun peta perubahan pertanahan, kesesuaian ruang, dan ketersediaan tanah secara valid,” ujar Eduward dalam sambutannya.
Selain itu, terang Eduward, penjaminan kualitas data juga menjadi perhatian utama.
Kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sangat penting guna memastikan validitas dan akurasi data, baik spasial maupun tekstual, yang akan digunakan dalam analisis NPGT.
Dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Manggarai, Charles Rihi, mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil Kantah Manggarai melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan NPGT, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dan dukungan data yang akurat.
“NPGT harus mampu mendukung ekosistem investasi daerah tanpa mengorbankan kelestarian alam, terutama bagi keberlanjutan pembangunan pertanian rakyat,” ucap Kadis Charles Rihi.
Senada dengan Kadis Charles Rihi, pihak dinas PUPR Manggarai juga mengapresiasi ke Kantah Manggarai terkait penyusunan NPGT yang tengah dijalankan saat ini.
PUPR Manggarai menyatakan kesiapan data dari sisi penataan ruang untuk sinkronisasi peta penggunaan tanah BPN dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta rencana mikro perkotaan.
Dalam penyusunan NPGT ini, dinas Pertanian Manggarai memastikan agar data spasial pencetakan sawah baru di Manggarai, data Lahan Baku Sawah (LBS), serta peta Lahan Sawah yang dilindungi (LSD), demi melindungi hak-hak masyarakat tani sekaligus mengamankan wilayah lumbung pangan.
Sementara, perwakilan KPH Wilayah Manggarai mengingatkan aspek penting batas kawasan hutan lindung dalam penyusunan NPGT.
KPH menyatakan bahwa fungsi pokok mereka adalah menunjuk batas legal hutan, namun untuk merumuskan rekomendasi pemanfaatan ruang yang aman dan bebas konflik pertanahan, diperlukan koordinasi lintas instansi yang intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Manggarai.
Sementara Tim NPGT Kanwil BPN NTT, dalam paparannya menyebutkan perencanaan penggunaan tanah harus mampu mengakomodasi seluruh sektor pembangunan melalui pola penataan pertanahan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Membedah mekanisme kerja penatagunaan tanah harus berbasis sistem informasi geografis (GIS) dan metode overlay data spasial tekstual,” jelas Tim NPGT Kanwil BPN NTT.
Kanwil mengingatkan pentingnya sinkronisasi data mutakhir sebelum melangkah pada tahap ekspose akhir.
Diketahui, rapat koordinasi awal ini digelar guna mematangkan kesiapan data awal pertanahan dan menjaring masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan teknis di tingkat daerah sebelum melakukan pemetaan spasial di lapangan.
Rapat persiapan ini ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim teknis bersama untuk konsolidasi data awal.
Dokumen NPGT ini diharapkan menjadi basis data tunggal (one data policy) yang kredibel bagi arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan instansi vertikal dan daerah, diantaranya, Tim NPGT Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manggarai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai, Dinas Pertanian, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Manggarai, serta Camat Satar Mese.
