Papua Pegunungan- Rencana kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Raka batal dilakukan karena masalah keamanan.
Sedianya, pada Rabu (14/1/2026) kemarin, Wapres Gibran akan bertolak ke Yahukimo.
Karena adanya ancaman tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Amrin Ibrahim, yang juga Komandan Satgas Pengamanan VVIP, dalam keterangan di Biak, Papua mengatakan, sudah menyarankan pada Wapres untuk menunda perjalanan ke Yahukimo.
Menurut Amrin, berdasarkan laporan intelijen yang diterimanya, ada pergerakan dari kelompok-kelompok tak bertanggung jawab yang berpotensi mengganggu keamanan kunjungan Wapres.
Namun demikian, Amrin tak merinci secara detail kelompok ataupun potensi gangguan yang dimaksud.
Amrin mengatakan, keputusan penundaan ke Yahukimo dilakukan semata-mata demi keselamatan Wapres Gibran.
Niat Gibran yang ingin berkunjung ke Yahukimo, akhirnya batal.
Deklarasi Tolak Kunjungan Gibran
Dilansir dari sejumlah media di Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) secara terbuka mendeklarasikan menolak kedatangan Gibran ke zona perang.
Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menebar teror dengan menembaki pesawat komersial.
Aksi itu dilakukan sebagai peringatan keras bagi Wapres untuk tidak menginjakkan kaki di Yahukimo.
“Penembakan pesawat ini merupakan peringatan kepada Wapres Gibran Rakabuming untuk tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo,” ujar Sebby.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media, Yahukimo sendiri termasuk dari tiga wilayah yang kerap mengalami gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Sepanjang tahun 2025, Yahukimo tercatat sebagai wilayah dengan tingkat gangguan paling tinggi yakni 35 kasus.
Kasatgas Humas Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo dalam keterangan beberapa waktu lalu mengungkapkan, tingginya gangguan keamanan di Yahukimo dipicu aktivitas pendulangan emas ilegal di wilayah pedalaman khususnya di Distrik Seradala.
Ia menambahkan, faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur turut menjadi kendala dalam penanganan keamanan dan proses evakuasi korban.
Sepanjang 2025, tercatat peningkatan korban warga sipil, terutama pendulang emas ilegal, sementara jumlah korban dari unsur aparat justru menurun.
(*/aka)
