MANGGARAI, FokusNTT- Layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Manggarai Timur (Matim) tengah menjadi sorotan.
Hal ini menyusul setelah Kepala Dinas Dukcapil Matim diduga membentak bahkan mengancam masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK).
Korban pengHal ini dialami oleh Marno Gon, warga Desa Golo Tolang, Kecamatan Kota Komba Utara.
Dalam video yang kini beredar luas, tampaknya, Marno datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus formulir kependudukan.
Namun, bukannya mendapatkan pelayanan, Ia justru mendapat perlakuan kasar dari pimpinan instansi tersebut.
Bahkan, dalam Video tersebut, Kadis Dukcapil diduga membentak bahkan mengeluarkan ancaman kepada warga yang datang mengurus dokumen.
“Saya duduk di ruang tunggu karena pintu terbuka. Saya pikir boleh masuk dan isi data. Tapi tiba-tiba saya dimarahi dan disuruh keluar. Karena saya minta penjelasan, dia malah membentak, menyebut saya tuli, bahkan hampir memukul saya. Untung saja dilerai oleh staf lainnya,” ujar Marno.
Insiden ini terjadi di ruang tunggu kantor Dukcapil. Marno mengaku tidak melihat tanda larangan masuk, dan merasa tidak melakukan kesalahan karena hanya duduk dan menulis di tempat yang semestinya disediakan untuk masyarakat.
Tak hanya soal perlakuan yang dinilai arogan, warga juga mempertanyakan alasan penutupan pelayanan Dukcapil yang terjadi pada hari kerja.
Pihak kantor berdalih tengah melakukan perbaikan atap, namun kebijakan tersebut dinilai tidak masuk akal.
“Kalau memang atap diperbaiki, kenapa tidak dikerjakan saat akhir pekan? Kenapa harus korbankan hari kerja? Kami datang jauh-jauh, mengorbankan waktu dan biaya, tapi malah disuruh pulang,” kata Marno dengan nada kecewa.
Insiden ini memicu keprihatinan masyarakat luas. Sikap temperamental pejabat publik seperti ini dianggap mencoreng semangat reformasi birokrasi yang mestinya menjunjung tinggi prinsip pelayanan cepat, ramah, dan profesional.
“Ini bukan soal pribadi. Ini soal bagaimana negara seharusnya hadir untuk rakyat lewat pelayanan publik. Kalau pimpinannya saja berlaku kasar, bagaimana masyarakat bisa percaya?” ungkap warga lainnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Dinas Dukcapil Manggarai Timur belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi oleh awak media ini juga belum mendapat respons, Selasa, 30 September 2025.
Kasus ini pun menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang humanis. Padahal, Dukcapil merupakan salah satu instansi yang paling sering didatangi masyarakat karena berhubungan langsung dengan kebutuhan administrasi kependudukan sehari-hari.
Publik pun berharap kepada Bupati Manggarai Timur segera turun tangan agar pelayanan di Dukcapil kembali berjalan sesuai aturan, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
