Manggarai, FN – Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Keuangan Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai (APBD) Tahun Anggaran 2025, pada sidang paripurna, rabu ( 02/07/2025) di Ruang Utama Sidang Gedung DPRD Manggarai.
Sidang Dewan tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Agnes Menot, dan dihadiri oleh sebagian besar anggota DPRD. Sementara dari pihak Eksekutif hadir juga Sekda Kabupaten Manggarai Drs. Jahang Fansi Aldus, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD.
Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai yakni Fraksi PDIP Perjuangan, fraksi partai demokrat, fraksi kebangkitan bangsa, fraksi partai Golkar, fraksi partai Perindo, dalam sidang tersebut menyatakan menerima Nota Keuangan Atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai (APBD) tahun anggaran 2025, untuk dibahas lebih lanjut di pemerintah Propinsi NTT.
Pada kesempatan yang sama fraksi DPRD juga memberikan apresiasi kinerja pemerintah daerah terhadap laporan keuangan, dengan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi partai Hanura misalnya, dalam laporan yang dibacakan oleh Thomas Edison Rihimone, selain memberikan apresiasi atas pencapaian WTP tersebut, juga berharap agar kita dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian di tahun- tahun mendatang.
Sementara itu Fraksi Gerakan Indonesia Raya, dalam pandangan fraksi merekomendasikan beberapa hal, antara lain, melihat fakta pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mencapai target, fraksi minta ditingkatkan.
Terkait distribusi SPT Pajak PBB-P2 Tahunan supaya didistribusikan pada awal tahun anggaran sehingga memudahkan proses penagihan di tingkat desa.**
