Surabaya, FokusNTT.com- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program pro-rakyat.
Hal tersebut diutarakan Menko AHY dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025) lalu.
Menko AHY menekankan bahwa keberhasilan program perumahan memerlukan sinergi antarkementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di bidang perumahan.
“Harapannya kebijakan atau program tadi benar-benar bisa menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di sektor perumahan saat ini dan ke depan,” ujar Menko AHY mengutip akun @KemenkoInfrastruktur
Menurutnya, program pembangunan 3 juta rumah memiliki dua tujuan utama: mengatasi kekurangan perumahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
“Selain mengatasi kekurangan perumahan dan ketidaklayakan kondisi rumah rakyat, kita juga ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi – perputaran ekonomi di berbagai daerah, kota, desa, termasuk wilayah pesisir,” jelasnya.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya peran sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Setiap rumah yang dibangun menggerakkan industri. Setiap industri yang bergerak membuka peluang lapangan pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan baru menghadirkan daya beli, dan itu akan menggerakkan ekonomi, termasuk bagi para pelaku UMKM di seluruh daerah,” tutur Menko AHY.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus menghadirkan berbagai terobosan, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Hingga September 2025, realisasi FLPP tercatat mencapai 194 ribu unit dari target 350 ribu unit.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk keluarga muda dan para pekerja informal,” ungkapnya.
Selain memperkuat sisi permintaan, pemerintah juga memastikan dukungan terhadap sisi suplai agar para pengembang dan kontraktor memiliki ruang tumbuh yang berkeadilan.
“Pemerintah tidak hanya melihat pengembang besar yang sudah kuat selama ini, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan pemerataan di seluruh wilayah,” tegas Menko AHY.
Lebih lanjut, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya penyelesaian isu tata ruang dan lahan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan perumahan.
“Kita harus duduk bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, termasuk pemerintah daerah, karena bicara tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Menko AHY mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.***
