Ruteng, FN- Sebuah gagasan menarik untuk memasyarakatkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh Kementerian HAM RI dan Unika St. Paulus Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT.
Tidak lama lagi, Unika St Paulus Ruteng akan segera memiliki sebuah lembaga baru yaitu Pusat Studi HAM.
Untuk tujuan itu, Kementerian HAM dan pihak Universitas Katolik (Unika) St. Paulus Ruteng melakukab pertemuan terbatas di kampus tersebut pada Kamis (4/92025).
Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta menjelaskan pertemuan dengan pihak Unika kali ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya saat Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberikan kuliah umum di kampus Unika Santu Paulus Ruteng.
“Pertemuan kali ini sifatnya untuk lebih mematangkan lagi rencana membangun Pusat Studi HAM di Unika Santu Paulus Ruteng yang kami sudah rencanakan sebelumnya dan sekarang sudah mulai ada bentuknya akan seperti apa sampai pada saatnya nanti di 2026 secara kelembagaan sudah bisa mulai jalan,” jelas Thomas Harming Suwarta usai menggelar pertemuan dengan Rektor Unika Santu Paulus Ruteng Romo Agustinus Manfred Habur.
Lanjut Thomas, meski demikian, dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan sudah bisa mulai dijalankan oleh Pusat Studi HAM Unika St Paulus Ruteng, entah dalam bentuk diskusi, kegiatan penguatan HAM atau hal lainnya.
Thomas berharap, Pusat Studi HAM yang dibentuk diharapkan tidak terbatas hanya menghasilkan kajian akademik tentang HAM tetapi juga jadi jembatan antara Kementerian HAM dengan masyarakat pada umumnya.
“Sebagai komunitas akademik, kampus punya peran strategis selain menghasilkan kajian hak asasi manusia juga punya peran pengabdian masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat dalam konteks penghormatan, pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (to respect, to protect and to fulfill),” jelas Thomas.
Selain itu, tambah dia, Pusat Studi HAM yang ada juga bisa ikut membantu Kementerian HAM dalam menyukseskan program unggulan Kementerian HAM seperti Desa Sadar HAM dan Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) yang rencananya tahun 2026 akan serentak dijalankan di 2.000 titik di seluruh Indonesia.
“Artinya PusHAM (Pusat Studi HAM) bisa menjadi motor akademik sekaligus praksis dari suksesnya program strategis Desa Sadar HAM dan Kampung Redam yang digagas Kementerian HAM,” imbuh Thomas.
Pada kesempatan yang sama Rektor Unika St Paulus Ruteng Agustinus Manfred Habur menyampaikan apresiasi atas kerja kolaboratif antara pihak Unika Santu Paulus Ruteng dan Kementerian HAM yang dimulai dengan pembentukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
“Dari kami sambil kita menunggu kelembagaannya seperti apa sudah bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan saja dulu. Kami siap bekerjasama dengan Kementerian HAM. Lebih khusus lagi, untuk konteks HAM selain kerja-kerja penguatan untuk sadar HAM juga penting kampus sebagai komunitas akademik bisa menjawab persoalan kontekstual yang dihadapi masyarakat khususnya di Manggarai dan NTT pada umumnya seperti kemiskinan ekstrim, stunting, perdagangan orang dan soal lainnya yang terkait Hak Asasi Manusia,” demikian Rektor Unika St. Paulus Ruteng, Agustinus Manfred Habur.
editor: aka
