MANGGARAI, FN- Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama DPRD Kabupaten Manggarai terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui Sidang Paripurna ke-5 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai, Rabu, 06/5/2026.
Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, didampingi Ketua DPRD Paulus Peos, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Agenda utama dalam sidang ini adalah penyampaian Jawaban Tertulis Bupati Manggarai atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua Ranperda strategis, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Jawaban tertulis tersebut dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Manggarai karena sedang melaksanakan tugas luar daerah.
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Manggarai menegaskan bahwa tahapan ini merupakan bagian penting dalam proses legislasi daerah, sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terhadap substansi Ranperda yang tengah dibahas.
“Jawaban tertulis ini penting untuk mencapai kesamaan pemahaman terkait latar belakang, maksud dan tujuan serta materi pengaturan dalam Ranperda,” ujar Lambertus Paput saat membacakan pernyataan Bupati.
Pemkab Manggarai juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, masukan, dan dukungan konstruktif yang diberikan terhadap kedua Ranperda tersebut.
Secara umum, pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan pandangan fraksi yang menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Kedua Ranperda ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor industri, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Manggarai.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menanggapi sejumlah catatan strategis fraksi DPRD, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan digitalisasi sistem pemerintahan.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam proses penyempurnaan Ranperda pada tahapan pembahasan selanjutnya.
Melalui forum ini, Pemkab Manggarai berharap kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya berkualitas secara substansi, tetapi juga implementatif dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya kesamaan persepsi dalam pembahasan Ranperda strategis ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
