MANGGARAI, FokusNTT.com- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manggarai, Marcelina Meldyanti Hagur-Nabit, mendorong penanganan pengungsi korban gempa M7,7 dilakukan secara terpusat, terencana, dan berbasis mitigasi risiko. Khususnya bagi warga yang diperkirakan harus tinggal di pengungsian dalam jangka waktu panjang.
Dorongan itu disampaikan Marcelina saat menerima Tim KitaBisa yang melakukan asesmen kebutuhan pengungsi di beberapa desa terdampak Kecamatan Cibal, Sabtu (22/8/2026).
Konsentrasi Pengungsi
Menurut Marcelina, konsentrasi pengungsi menjadi perhatian serius. Empat titik yang disorot adalah Kampung Wancang, Kampung Timbang, Cumpe, dan Beamese. Di salah satu lokasi, jumlah pengungsi mencapai sekitar 300 orang.
“Pengungsi itu perlu terkonsentrasi. Yang pertama di Wancang dan Kampung Timbang banyak terdampak. Saya sendiri turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujar Marcelina.
Ia menegaskan, penanganan tidak cukup hanya soal logistik. Pemerintah harus mulai memikirkan penataan tempat tinggal sementara yang aman dan layak.
“Kalau kita berbicara tentang kondisi gempa dan pengungsian sampai berbulan-bulan, ini sudah masuk dalam penanganan jangka panjang,” jelasnya.
Beberapa Hal Penting
Marcelina mencontohkan, jika satu tenda digunakan dua keluarga, tetap harus ada sekat untuk menjaga privasi dan kenyamanan. Hal ini penting karena banyak anak-anak dan kelompok rentan di pengungsian.
“Kalaupun satu tenda bisa digunakan untuk dua keluarga, kita tetap harus membangun sekat. Yang kita jaga adalah bagaimana sekitar 300 orang bisa tinggal dan tidur di sana dalam waktu lama dengan kondisi yang layak,” katanya.
Ia juga meminta penataan lokasi pengungsian memperhatikan fasilitas pendukung: toilet, sanitasi, akses air bersih, ruang keluarga, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak.
“Kalau saat ini kebutuhan kita bukan hanya soal logistik. Kita lebih kepada tempat tinggal. Kita harus memikirkan semuanya, termasuk toilet dan fasilitas pendukung lainnya,” tegasnya.
Asesmen Jadi Dasar Penataan
Relawan KitaBisa, Leonardus Martin Dahur, menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut melalui asesmen langsung di sejumlah titik pengungsian.
“Kami melihat kebutuhan pengungsi memang tidak hanya persoalan logistik. Kalau masyarakat harus tinggal cukup lama, maka tempat tinggal, sanitasi, air bersih, keamanan, serta perlindungan bagi anak-anak dan kelompok rentan harus jadi bagian perencanaan,” ujar Leonardus.
Data hasil asesmen akan dipakai untuk memetakan kapasitas tempat, jumlah keluarga, kondisi tenda, kebutuhan sekat, sanitasi, hingga aspek keselamatan di tiap lokasi.
“Ini penting supaya tempat pengungsian bukan hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi benar-benar menjadi ruang yang aman dan layak bagi masyarakat selama masa pemulihan,” jelasnya.
Leonardus menyebut koordinasi lintas pihak menjadi kunci. Dukungan Pemda, organisasi kemanusiaan, relawan, dan masyarakat diperlukan agar pelayanan di pengungsian berkelanjutan.
Konsep Hunian Sementara
Marcelina menegaskan Pemkab Manggarai bersama para mitra mulai menyusun konsep permukiman pengungsi yang mempertimbangkan mitigasi risiko. Wahana Visi disebut turut diminta membantu dalam penyusunan konsep tersebut.
“Pemerintah dan para pihak perlu mengantisipasi kemungkinan masa tinggal pengungsi lebih panjang. Penyediaan tenda harus diikuti penataan kawasan yang memperhatikan keselamatan, kesehatan, privasi, dan perlindungan kelompok rentan,” katanya.
Dengan pendekatan ini, penanganan pengungsi di Manggarai diharapkan tidak hanya bersifat respons darurat, tetapi juga mampu memberikan ruang tinggal sementara yang aman, layak, dan manusiawi selama proses pemulihan pascagempa. (*
