JAKARTA, FN- Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kelompok sasaran program terdata secara akurat sehingga layanan MBG dapat diberikan secara tepat sasaran dan merata.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa validasi data menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, selain memanfaatkan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, BGN juga melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan keakuratan informasi penerima manfaat.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin, 01/06/2026.
Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan sejumlah wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial. Proses ini juga mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Di tingkat daerah, verifikasi data dilakukan melalui kerja sama antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan lurah, kepala desa, kepala sekolah, serta berbagai unsur pemerintahan lainnya.
Mereka bertugas melakukan pendataan dan pencocokan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Pelibatan lurah, kepala desa, dan kepala sekolah dinilai penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat dan peserta didik di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, potensi kesalahan data maupun kelompok sasaran yang belum terdaftar dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
Sebagai bentuk transparansi, BGN juga membuka akses hasil validasi data penerima manfaat melalui dasbor digital yang dapat diakses publik.
Melalui platform tersebut, pemerintah daerah, sekolah, pengelola posyandu, hingga masyarakat dapat memantau dan memeriksa data penerima manfaat di wilayahnya.
Sony mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk aktif melakukan pengecekan dan melaporkan apabila masih terdapat warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat tetapi belum tercatat dalam sistem.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline yang telah disediakan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa data penerima manfaat yang saat ini digunakan berasal dari pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.
Pada tahap tersebut, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan Program MBG.
Sony mengakui bahwa pada masa awal pendataan, BGN masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan jumlah personel dan dukungan anggaran operasional.
Kondisi tersebut membuat koordinasi lintas instansi belum dapat dilakukan secara maksimal.
Namun seiring berjalannya waktu, BGN terus memperkuat sistem pendataan dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah, sekolah, perangkat desa, serta masyarakat, BGN optimistis dapat membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid menjadi fondasi utama bagi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan data yang semakin akurat, pemerintah dapat memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh akses terhadap layanan gizi yang berkualitas, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
