BPKP NTT Nilai Tirta Komodo Manggarai Miliki Komitmen Kuat Berantas Korupsi

MANGGARAI, FN- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memilih Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai dan PT Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) sebagai role model dalam penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi NTT, Muksin, menyebutkan dari 31 BUMD di NTT, BPKP NTT hanya memprioritaskan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) dan Perumda Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai yang dinilai sehat dalam kinerjanya.

Bacaan Lainnya

Penerapan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, sebutnya bertujuan untuk mengakselerasi budaya antikorupsi di lingkungan perusahaan daerah.

Bank NTT dan Perumda Tirta Komodo Ruteng nantinya menjadi tolok ukur tata kelola yang transparan dan akuntabel bagi lembaga perusahaan daerah lainnya di NTT.

BPKP NTT menilai, kedua perusahaan daerah ini memiliki komitmen yang kuat dalam semangat pemberantasan korupsi.

Selain itu, kedua perusahaan daerah ini telah menerapkan sistem satuan pengawasan Internal yang terintegrasi.

“Kenapa kami (BPKP) hanya memilih dua BUMD ini dari 31 BUMD di NTT?, ya.. karena kedua perusahaan daerah ini punya komitmen yang kuat mulai dari direktur hingga seluruh pegawai dalam pemberantasan korupsi serta memiliki infrastruktur yang kuat dalam tata kelola perusahaannya,” terang Muksin.

Penilaian lain dari kedua perusahaan daerah ini, jelasnya tingkat pengendalian korupsinya lebih baik dari sejumlah perusahaan daerah di NTT saat ini.

“Kedua perusahaan daerah ini saat ini tingkatkan pengendalian korupsinya lebih baik, beberapa BUMD lain di NTT mungkin ada pengendalian korupsinya tetapi belum masuk kategori baik,” terang Muksin.

Usai melakukan pendampingan ini sebutnya, tahapan selanjutnya dialakukan pengukuran, evaluasi dan rekomendasi.

“Saat ini masih dilakukan pendampingan, masuk ke triwulan selanjutnya baru dilakukan pengukuran dan evaluasi,” sebutnya.

Selain pendampingan terhadap dua BUMD, tahun ini BPKP provinsi NTT tengah melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Alor dan Provinsi NTT.

Pos terkait