MANGGARAI, FokusNTT.com – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkap sejumlah kesenjangan dalam penanganan pascabencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
Temuan tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam Rapat Evaluasi Hasil Monitoring Penanganan Bencana di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M7,7 di Kantor BPBD Kabupaten Manggarai, Jumat (2/10/2026).
Robert menjelaskan, hasil monitoring di sejumlah titik menunjukkan masih ada beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak. Kesenjangan tersebut meliputi tata kelola pendataan, keterbatasan fasilitas pengungsian, serta pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan pendataan di lapangan. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait juga harus memastikan informasi mengenai kondisi dan skema penanganan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Penjelasan itu sangat penting agar masyarakat memahami betul seperti apa gambaran situasinya dan implikasinya. Kemarin bersama Pak Wabup dan Pemda, kita tidak hanya monitoring, tetapi sekaligus sosialisasi. Kehadiran aparat dan pemerintah memberikan rasa pasti bagi warga,” ujar Robert.
Ia mengatakan, monitoring yang dilakukan Ombudsman merupakan bagian dari kolaborasi bersama pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak.
“Ini kolaborasi sebagai pertemuan awal Ombudsman RI dengan BNPB yang didukung Pemkab Manggarai. Kemudian kita sepakat melakukan monitoring di sejumlah titik, baik di Manggarai Barat maupun Manggarai,” katanya.
Dari hasil monitoring tersebut, Ombudsman telah mengumpulkan data mengenai kondisi masyarakat dan layanan dasar di wilayah terdampak. Namun, Robert menegaskan data tersebut belum bersifat final dan masih memerlukan pendalaman serta sinkronisasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Meski belum final, ia menekankan satu hal yang harus menjadi prioritas segera adalah penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak.
“Data ini belum final, tetapi yang harus diprioritaskan saat ini adalah hunian sementara. Kalaupun hunian sementaranya belum juga disiapkan, mungkin harus menyiapkan tenda-tenda yang lebih memadai karena kondisi saat ini sudah masuk musim hujan,” ujarnya.
Menurut Robert, penyediaan tempat tinggal yang layak menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan masyarakat tetap mendapat perlindungan dan kenyamanan selama masa pemulihan.
“Ini soal kenyamanan semua korban dampak gempa Flores,” katanya.
Selain huntara, Ombudsman RI juga menyoroti pelayanan dasar, terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sejumlah titik yang dikunjungi, ketersediaan tenaga medis dinilai sudah cukup memadai, namun sarana dan prasarana masih perlu diperkuat.
“Kesehatan dan tenaga medis dari beberapa titik yang kami kunjungi sudah memadai. Namun, yang dibutuhkan saat ini sarana dan prasarananya yang memadai sehingga pelayanannya semakin membaik,” katanya.
“Tak hanya kesehatan, saat ini fasilitas pendidikan perlu juga diperhatikan. Hal ini memang perlu diperhatikan dari banyak pihak agar semakin memadai,” lanjutnya.
Robert juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing terpantau dengan baik, termasuk kebutuhan dan persoalan di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang melakukan monitoring dan evaluasi langsung di Flores. Menurutnya, monitoring tersebut penting untuk memastikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Andi Eviana menegaskan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak, bukan hanya melalui kebijakan dan pendataan, tetapi juga melalui pelayanan dan dukungan nyata.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Asisten II Setda Provinsi NTT Zet Libing, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Manggarai. (*/aka)
