Oleh: Alex Apri Kulas*)
Indonesia tidak sedang mengalami krisis hukum. Indonesia sedang mengalami krisis akal sehat.
Lihat saja apa yang terjadi setelah Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden. Seorang Wakil Presiden mundur bukan karena kalah pemilu, bukan karena sakit, tapi karena pengadilan menyatakan dokumen pendidikannya tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Di negara normal, ini adalah skandal konstitusional. Di Indonesia, ini berubah jadi sinetron.
Satu kubu menangis, “Kasihan, orang baik disingkirkan.”
Kubu lain bersorak, “Akhirnya, penipu terbongkar.”
Tidak ada satu pun yang bertanya: Bagaimana sistem kita bisa meloloskan orang yang dokumennya bermasalah sampai ke istana? Siapa yang harus bertanggung jawab atas rusaknya prosedur itu? Bagaimana kita mencegah ini terulang?
Tidak ada!!! Karena orang Indonesia tidak peduli pada sistem. Orang Indonesia hanya peduli pada tokoh.
Kita adalah bangsa yang lebih mudah terharu oleh air mata daripada terganggu oleh pelanggaran hukum. Kita lebih suka mendengar “dia orangnya sopan, sederhana, merakyat” daripada mendengar “dia melanggar konstitusi.”
Inilah penyakit politik kita yang paling kronis: moralisasi buta.
Kita mengira politik itu soal akhlak. Padahal politik itu soal aturan. Akhlak itu urusan pribadi di rumah. Begitu seseorang masuk ke istana, yang berlaku bukan lagi “apakah dia sopan”, tapi “apakah dia sah.”
Tapi kita menolak memahami itu. Kita lebih nyaman hidup dalam dongeng CEO menyamar. Kita ingin percaya bahwa ada orang baik yang pura-pura jadi OB, pura-pura sederhana, pura-pura dizalimi, lalu di akhir cerita dia akan membalas semua yang menghina.
Dan ketika dongeng itu kita tempelkan ke Jokowi dan Gibran, jadilah politik kita seperti sekarang: politik sinetron.
Jokowi dibela bukan karena kebijakannya benar, tapi karena dia “orang baik dari Solo.” Gibran dibela bukan karena dia kompeten, tapi karena dia “anak muda yang dizalimi elite.”
Sebaliknya, mereka yang mengkritik pun tidak lebih baik. Mereka tidak mengkritik dengan data kebijakan, mereka mengkritik dengan kebencian personal, dengan makian, dengan sebutan-sebutan hina di kolom komentar. Politik kita bukan lagi debat, tapi perang antar fans.
Kita adalah penonton yang mabuk drama, bukan warga negara yang sadar hak.
Lihat betapa bodohnya kita: Ketika pengadilan memutus soal ijazah, kita tidak membahas putusannya. Kita membahas perasaannya. “Kasihan Gibran.” “Kasihan Jokowi sudah tua masih diseret ke pengadilan.” Seolah-olah pengadilan itu tempat untuk mengasihani orang, bukan tempat untuk menegakkan hukum.
Kita lupa, hukum tidak mengenal kasihan. Kalau dokumenmu tidak sah, kamu tidak sah. Titik. Tidak peduli kamu tersenyum semanis apa, tidak peduli kamu blusukan ke berapa pasar, tidak peduli kamu pernah jadi wali kota yang dicintai.
Tapi bangsa ini sudah terlanjur dididik oleh drama CEO menyamar untuk percaya bahwa keadilan itu datang dari orang baik yang berkuasa, bukan dari sistem yang kuat. Kita percaya, asal pemimpinnya baik, semua akan beres. Padahal justru karena kita terus mencari “orang baik”, kita tidak pernah membangun sistem yang baik.
Dan inilah hasil akhirnya: Kita mendapatkan pemimpin yang pandai tampil baik, tapi tidak pernah benar-benar diuji secara hukum. Kita mendapatkan keluarga politik yang bisa naik lewat celah hukum, lalu ketika celah itu terbongkar, kita malah menangisi mereka sebagai korban.
Kita menyebut itu “habis manis sepah dibuang.” Padahal yang benar adalah “habis melanggar aturan, akhirnya ketahuan.”
Sikap politik orang Indonesia hari ini adalah sikap seorang anak kecil yang menonton drama: Dia tidak mengerti plot, dia tidak mengerti sistem, dia hanya tahu siapa yang harus dia sayangi dan siapa yang harus dia benci.
Selama kita masih berpikir seperti penonton drama CEO menyamar, kita tidak akan pernah punya demokrasi yang dewasa. Kita hanya akan punya panggung yang terus berganti pemain, dengan cerita yang sama: orang baik yang dizalimi, orang jahat yang berkhianat, dan rakyat yang menonton sambil menangis, sambil lupa bahwa mereka sendiri yang membayar tiket untuk ditipu berkali-kali.
Kita bukan korban politik. Kita adalah penonton yang menikmati kebodohan kita sendiri.
Rakyat Baperan Salahkan DPR yang Bekerja
Dan di tengah semua keributan sinetron ini, ada satu pihak yang paling dizalimi oleh perasaan rakyat Indonesia: anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Mereka dihujat, disebut pembenci, disebut pengkhianat, disebut tidak tahu terima kasih, disebut buzzer lawan. Padahal yang mereka lakukan itu bukan baper. Itu kerja konstitusional.
Mari kita baca konstitusi kita sendiri, yang hampir tidak pernah dibaca oleh netizen yang paling berisik itu:
Pasal 20A UUD 1945 menegaskan DPR punya tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dan untuk menjalankan fungsi pengawasan itu, DPR diberi tiga hak: Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.
Hak Menyatakan Pendapat itu bukan makian. Bukan fitnah. Bukan “aku benci Gibran.”
Hak itu adalah hak DPR untuk menyatakan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dan itu diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 UU MD3.
Artinya, ketika 120 anggota DPR menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran, mereka tidak sedang curhat. Mereka sedang menjalankan perintah konstitusi.
Dan yang lebih penting: Hak Menyatakan Pendapat itu BUKAN pemakzulan langsung.
Prosesnya panjang dan berlapis, sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Usulan itu harus disetujui Sidang Paripurna DPR, lalu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, baru setelah itu DPR bisa memutuskan. Tidak ada satu pun anggota DPR yang bisa memecat Wakil Presiden hanya dengan tanda tangan.
Jadi kalau kamu marah kepada anggota DPR itu, kamu sebenarnya sedang marah kepada konstitusi kita sendiri.
Inilah ironi terbesar bangsa ini: Kita mengaku cinta demokrasi, tapi kita benci ketika demokrasi bekerja.
Ketika DPR diam, kita bilang DPR itu stempel, DPR itu budak penguasa, DPR tidak berani mengawasi. Ketika DPR akhirnya berani menggunakan hak konstitusionalnya, kita bilang DPR itu jahat, DPR itu dendam, DPR itu tidak menghargai orang baik.
Lalu maunya apa? DPR harus jadi penonton sinetron juga? Harus ikut menangis dan bilang “kasihan Gibran”? Harus ikut memaafkan pelanggaran karena orangnya baik?
Tidak. DPR bukan fans club. DPR bukan pengajian. DPR adalah lembaga negara. Tugasnya bukan untuk jatuh cinta pada pemimpin. Tugasnya adalah mengawasi pemimpin, bahkan ketika pemimpin itu terlihat baik, terlihat sopan, terlihat merakyat.
Justru di sinilah bedanya negara hukum dengan sinetron CEO menyamar. Di sinetron, yang benar adalah yang baik hatinya. Di negara hukum, yang benar adalah yang sesuai prosedurnya. Dan anggota DPR yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat itu sedang memindahkan kita dari logika sinetron ke logika konstitusi.
Mereka bilang: “Stop menilai dengan perasaan. Mari kita uji di jalur hukum. Kalau memang tidak bersalah, Mahkamah Konstitusi yang akan bilang. Bukan buzzer, bukan fans, bukan air mata.”
Itu adalah sikap paling dewasa yang bisa ditunjukkan sebuah parlemen.
Maka, kalau kamu masih menyalahkan anggota DPR itu hanya karena kamu merasa Jokowi dan Gibran itu “orang baik”, kamu sedang membuktikan satu hal: Kamu lebih percaya pada perasaanmu daripada pada konstitusi yang kamu sendiri sepakati.
Dan bangsa yang lebih percaya perasaan daripada konstitusi, tidak akan pernah menjadi negara hukum. Dia hanya akan menjadi negara drama, yang setiap krisisnya diselesaikan bukan di pengadilan, tapi di kolom komentar.
Jangan salahkan DPR yang bekerja. Salahkan diri kita yang masih mengira politik itu soal siapa yang paling baik, bukan soal siapa yang paling sah. ***
*) Penulis adalah wartawan
