MATARAM, FN- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan hasil pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kabupaten Manggarai kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra).
Penyerahan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dan Kanwil BPN Provinsi NTT yang membahas percepatan proses perizinan, sertifikasi aset, dan pengadaan tanah untuk proyek ketenagalistrikan tahun 2026.
FGD dihadiri jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta para Kepala Kantor Pertanahan wilayah kerja NTT dan NTB.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Fransiska Vivi Ganggas, mengatakan bahwa FGD tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan hasil pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Kabupaten Manggarai sebanyak 528 bidang dengan total luas mencapai 17.532 meter persegi.
Fransiska menambahkan, selama 2025 hingga awal 2026, Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan Provinsi NTT telah menerbitkan 96 sertifikat Hak Guna Bangunan kepada PT PLN (Persero) UIP Nusra.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pengadaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat.
“Kami berharap kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya sektor ketenagalistrikan,” kata Fransiska.
Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan dan penyerahan hasil pengadaan tanah PLTP Ulumbu dari Kantor Pertanahan Manggarai kepada PT PLN (Persero) UIP Nusra.
Ia juga menambahkan bahwa, dengan penyerahan piagam penghargaan penyelesaian KKPR Atadei dari PT PLN (Persero) UIP Nusra kepada Kementerian ATR/BPN.
Penyerahan piagam penghargaan pengamanan aset Flores terbanyak dari PT PLN (Persero) UIP Nusra kepada Kantah Kabupaten Manggarai Barat, serta penyerahan piagam penghargaan pengamanan aset Timor terbanyak dari PT PLN (Persero) UIP Nusra kepada Kantah Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sementara senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Bruly Victor Tarigan, mengatakan bahwa aspek pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“Melalui forum ini, kami ingin menyelaraskan langkah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Target pembangunan tahun 2026 membutuhkan dukungan seluruh pihak, khususnya dalam percepatan layanan pertanahan, kepastian hukum, dan penyelesaian berbagai persoalan lahan,” ujar Bruly.
Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 megawatt (MW).
Dari jumlah tersebut, sekitar 47 persen atau 1.016 MW berasal dari pembangkit energi baru terbarukan.
Bruly menambahkan, sinergi dengan BPN menjadi fondasi penting dalam memastikan kepastian lahan bagi proyek-proyek strategis ketenagalistrikan di kawasan timur Indonesia.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis target 2026 dapat tercapai sehingga pembangunan infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan FGD 2026 menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan dan sertifikasi aset berjalan lebih terarah, transparan, dan akuntabel sehingga pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Nusa Tenggara dapat dipercepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“PLN berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh proyek ketenagalistrikan, khususnya yang berbasis energi bersih, dapat berjalan tepat waktu, berkelanjutan, dan mendukung agenda transisi energi nasional,” ujar Rizki.***
