Di Balik Pembangunan PLTP Ulumbu 5, Ada Harapan Ekonomi Warga

Aktivitas di ruas jalan proyek penyiapan infrastruktur PLTP Ulumbu 5. Mobilitas warga masih berjalan normal sekalipun ada aktivitas proyek karena pihak pelaksana proyek menyiapkan tenaga pengatur lalulintas.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam penyiapan infrastruktur PLTP Ulumbu 5 tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas adat di sekitar proyek.

                          ***

Bacaan Lainnya

PULUHAN pekerja mengenakan alat pelindung diri (APD) tampak sibuk di sejumlah titik sepanjang ruas jalan yang menghubungkan pertigaan Ponggeok, Desa Ponggeok, menuju Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Kamis (19/11/2026), sekitar pukul 10.00 WITA.

Di sepanjang ruas jalan tersebut, aktivitas pembangunan berlangsung hampir bersamaan. Sejumlah kelompok pekerja terlihat mengerjakan tembok penahan tanah dan saluran drainase. Setiap kelompok dipandu mandor dan diawasi tenaga teknis untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar.

Di beberapa titik lainnya, alat berat jenis ekskavator sibuk menggali tanah untuk pembangunan saluran drainase permanen.

Suasana di sepanjang ruas jalan itu begitu dinamis. Deru mesin alat berat berpadu dengan aktivitas para pekerja yang terus bergerak menyelesaikan pekerjaan masing-masing.

Ruas jalan dengan konstruksi hotmix tersebut bukan sekadar jalan penghubung antardesa. Jalan sepanjang 7,2 kilometer itu merupakan akses utama untuk mendukung penyiapan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 dengan kapasitas 20 megawatt (MW) tahap pertama.

Namun, di balik aktivitas pembangunan jalan tersebut, terdapat cerita yang lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur. Ada keterlibatan masyarakat lokal, kesempatan memperoleh penghasilan, peningkatan keterampilan kerja, serta harapan masyarakat adat terhadap manfaat jangka panjang kehadiran proyek panas bumi di wilayah mereka.

Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat

Gambaran aktivitas pembangunan tersebut menjadi salah satu bagian dari kegiatan Media Site Visit 2026 ke PLTP Ulumbu yang diikuti sejumlah wartawan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Dalam kunjungan tersebut, para wartawan diterima Roya Ginting, Kepala Teknis Panas Bumi WKP Ulumbu sekaligus Assistant Manager Proyek PLTP Ulumbu. Ia didampingi Rama Prasetyo Handawijoyo, Team Leader Pemeliharaan ULPL Mataloko/Wakil KTPB; Agradi Aryatama, Officer Komunikasi dan TJSL; Bobby Robson Sitorus, Manager Perizinan dan Komunikasi; serta Roiyatul Hosnan, Business Manager Ulumbu.

Di hadapan wartawan, Roya menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur PLTP Ulumbu 5 merupakan pekerjaan yang membutuhkan persiapan matang, terutama berkaitan dengan kondisi lapangan dan keterlibatan masyarakat adat di sekitar wilayah proyek.

Proyek yang dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Hidro Techno Utama–PT Usaha Bakti Persada tersebut merupakan bagian dari pekerjaan PT PLN (Persero) UIP Nusa Tenggara.

Kontrak pekerjaan ditandatangani pada 11 November 2025. Sementara itu, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan pada 8 Januari 2026 dengan masa pelaksanaan selama 360 hari kalender. Berdasarkan jadwal awal kontrak, pekerjaan ditargetkan selesai pada 2 Januari 2027.

Namun, perkembangan kondisi di lapangan menyebabkan perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan. Menurut Roya, melalui proses adendum, waktu penyelesaian proyek diperpanjang hingga 16 September 2027.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan adalah sosialisasi dan konsultasi bermakna dengan masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah proyek.

Roya menjelaskan, pihaknya tidak ingin pembangunan infrastruktur hanya dipahami sebagai pekerjaan konstruksi semata. Masyarakat harus mengetahui secara utuh tujuan pembangunan, potensi dampak, risiko yang mungkin terjadi, serta peluang keterlibatan mereka dalam kegiatan proyek.

Untuk itu, pihak PLTP Ulumbu melaksanakan proses pra-FPIC (Free, Prior and Informed Consent) atau Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Proses konsultasi tersebut dilakukan dengan mendatangi sejumlah komunitas masyarakat adat yang berada di sekitar jalur pembangunan. Komunitas adat yang dikunjungi antara lain Gendang Gonggor, Lale, Umung, Wewo, Nege, Naput, dan Goling.

“Ini merupakan syarat utama. Kita tidak akan bosan meyakinkan masyarakat adat mengenai hak-hak mereka dalam kegiatan proyek tersebut,” ungkap Roya.

Menurut dia, konsultasi tersebut tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga menampung kembali aspirasi masyarakat sekaligus memperoleh persetujuan untuk pembangunan jalan.

Dalam proses itu, pihak proyek turut menjelaskan berbagai langkah mitigasi, termasuk risiko yang mungkin timbul selama pekerjaan konstruksi berlangsung.

Roya menegaskan, pihaknya belum berani memulai pekerjaan fisik sebelum proses konsultasi bermakna, penyampaian informasi, dan pembahasan mitigasi risiko dilakukan bersama masyarakat.

“Karena itu, kegiatan fisik baru bisa dimulai pada 1 Juni 2026, meskipun kontraknya sudah ditandatangani pada November 2025,” jelasnya.

Membuka Lapangan Kerja bagi Warga Lokal

Salah satu manfaat yang langsung dirasakan masyarakat dari pembangunan infrastruktur PLTP Ulumbu 5 adalah terbukanya kesempatan kerja.

Sepanjang ruas jalan yang sedang dikerjakan, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat merupakan warga lokal, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah PLTP Ulumbu.

Adapun jumlah keseluruhan tenaga kerja pada proyek tersebut berjumlah 85 orang dengan perincian 67 orang warga lokal/lingkar PLTP Ulumbue, sedangkan sisanya yaitu 18 orang adalah tenaga kerja non lokal.

Roya menjelaskan, perekrutan tenaga kerja lokal tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Para pekerja harus memenuhi kualifikasi pekerjaan serta menjalani proses kontrak kerja dengan pihak pelaksana proyek.

Dengan adanya hubungan kerja formal tersebut, para pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.

Keselamatan Kerja

Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu perhatian utama. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan APD selama berada di area pekerjaan serta mengikuti pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Sebelum aktivitas proyek dimulai, dilakukan General Safety Talk untuk mengingatkan pekerja mengenai potensi bahaya dan langkah pencegahan kecelakaan kerja.

Pihak kontraktor juga melakukan inspeksi terhadap peralatan kerja, pemantauan rambu dan area kerja, serta safety meeting secara berkala. Kebersihan lingkungan kerja melalui housekeeping turut diterapkan, termasuk pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami longsor.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan, kontraktor menyiapkan petugas khusus pengatur lalu lintas.

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya membuka kesempatan memperoleh penghasilan, tetapi juga memberikan pengalaman bekerja dalam lingkungan proyek yang menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Peluang ekonomi lainnya terbuka melalui mobilisasi material. Masyarakat yang memiliki kendaraan jenis dump truck juga memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pengangkutan material proyek.

Bahkan, keterlibatan warga tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi. Ada warga lokal yang dipercaya bekerja di bidang administrasi proyek maupun pelayanan kesehatan.

Dua di antaranya adalah Fransiska Afrisni Anul, warga Kampung Wewo, Desa Wewo, yang bekerja sebagai staf administrasi proyek, serta Reinaldis Afionita Esong yang bertugas sebagai paramedis setelah melalui proses seleksi.

Bagi Fransiska, kesempatan tersebut menjadi pengalaman sekaligus bentuk kepercayaan yang diberikan pihak pelaksana proyek kepada masyarakat setempat.

Ia menyampaikan terima kasih karena telah diberi kesempatan menjadi bagian dari kegiatan pembangunan infrastruktur PLTP Ulumbu 5.

Keterlibatan warga dalam berbagai bidang pekerjaan ini memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi proyek tidak hanya dinikmati oleh mereka yang bekerja langsung di lapangan, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang lainnya.

Pemerintah Desa Merasakan Manfaat Kehadiran PLTP Ulumbu

Manfaat kehadiran PLTP Ulumbu tidak hanya dilihat dari aktivitas proyek yang sedang berlangsung. Sejumlah pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional juga menyampaikan pengalaman mereka mengenai kontribusi perusahaan terhadap kehidupan masyarakat.

Kepala Desa Wewo, Laurensius Langgut, mengatakan bahwa kehadiran PLTP Ulumbu selama ini sangat membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Laurensius, keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu tantangan dalam menyediakan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar. Dalam kondisi tersebut, dukungan PLTP Ulumbu dirasakan memberikan kontribusi bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Ia menyebutkan, sejumlah bentuk dukungan yang telah diberikan antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, sambungan listrik rumah tangga, serta bantuan pulsa listrik bagi warga kurang mampu.

Laurensius juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan warga Desa Wewo dalam pekerjaan penyiapan infrastruktur PLTP Ulumbu 5.

Menurut dia, kesempatan kerja tersebut secara langsung memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Selain keterlibatan dalam proyek infrastruktur, pemerintah desa juga merasakan manfaat berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan PLTP Ulumbu.

Bantuan tersebut antara lain berupa ternak babi, sarana produksi pertanian (saprodi) untuk pengembangan tanaman hortikultura, serta dukungan bagi tanaman perkebunan.

Bagi Laurensius, keberlanjutan program semacam ini penting karena dapat membantu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa.

Dukungan Masyarakat Adat di Tengah Perbedaan Pandangan

Dukungan terhadap pembangunan PLTP Ulumbu juga disampaikan Hendrikus Ampak, Tu’a Gendang Wewo.

Menurut Hendrikus, kehadiran PLTP Ulumbu telah memberikan manfaat bagi masyarakat adat Gendang Wewo. Ia menilai, berbagai bentuk dukungan yang diberikan pihak PLTP Ulumbu maupun keterlibatan warga dalam kegiatan proyek menjadi bukti bahwa kehadiran panas bumi dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas di sekitarnya.

Hendrikus mengakui bahwa sikapnya yang mendukung pengembangan panas bumi PLTP Ulumbu tidak selalu diterima oleh semua pihak.

Ia bahkan mengaku kerap mendapat penolakan dari sejumlah anggota keluarga yang tinggal di wilayah lain dan memiliki pandangan berbeda terhadap pengembangan energi panas bumi.

Selain itu, menurut pengakuannya, ia juga pernah didatangi kelompok tertentu yang meminta dirinya menentang kehadiran proyek geothermal.

Meski demikian, Hendrikus tetap pada pendiriannya untuk mendukung pembangunan PLTP Ulumbu karena melihat adanya manfaat bagi masyarakat adat yang dipimpinnya.

Ia berharap, PLTP Ulumbu terus memperhatikan kebutuhan masyarakat adat melalui program-program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

Bagi Hendrikus, dukungan terhadap pembangunan tidak boleh berhenti pada penerimaan proyek semata. Kehadiran perusahaan harus terus diikuti dengan program pemberdayaan yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Pelayanan Kesehatan dan Perhatian terhadap Lingkungan

Manfaat sosial lainnya disampaikan Kepala Puskesmas Ponggeok, Adrianus Gaur.

Ia menjelaskan, sejak 2023 hingga 2026, PLTP Ulumbu telah membantu Puskesmas Ponggeok dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Menurut Adrianus, dukungan tersebut menjadi salah satu kontribusi yang membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait isu kesehatan lingkungan, Adrianus menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya gangguan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan oleh aktivitas PLTP Ulumbu.

Ia menjelaskan, kasus ISPA yang ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Ponggeok lebih berkaitan dengan perubahan cuaca. Kondisi tersebut, menurut dia, merupakan gejala umum yang juga ditemukan di wilayah lain di Kabupaten Manggarai.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari perspektif pelayanan kesehatan setempat dalam melihat kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasional PLTP Ulumbu.

Infrastruktur, Energi, dan Masa Depan Masyarakat

Pembangunan akses jalan sepanjang 7,2 kilometer menuju lokasi pengembangan PLTP Ulumbu 5 memperlihatkan bahwa proyek energi panas bumi memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fasilitas pembangkit.

Jalan tersebut dirancang dengan konstruksi hotmix dan lebar keseluruhan sekitar delapan meter, termasuk drainase. Ruas jalan dimulai dari pertigaan Ponggeok dan berakhir di perbatasan Desa Wewo dan Desa Lungar.

Di balik pembangunan fisik itu, ada masyarakat yang memperoleh kesempatan bekerja, pemilik kendaraan yang mendapat peluang jasa angkutan, serta warga yang memperoleh pengalaman dan keterampilan melalui keterlibatan dalam proyek.

Ada pula pemerintah desa yang merasakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dasar, komunitas adat yang memperoleh manfaat program pemberdayaan, dan masyarakat yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Kehadiran PLTP Ulumbu 5 dengan kapasitas 20 MW tahap pertama pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperkuat pengembangan energi panas bumi di Manggarai khususnya dan Flores umumnya, tetapi juga menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Sebab, keberhasilan sebuah proyek energi tidak semata-mata diukur dari kapasitas listrik yang kelak dihasilkan. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin dari sejauh mana masyarakat di sekitarnya memperoleh kesempatan untuk tumbuh, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan secara berkelanjutan.

Namun yang perlu disadari bahwa PLTP Ulumbu telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah, baik langsung dalam bentuk elektrifikasi. Kemajuan yang terjadi termasuk kemudahan dalam berusaha dimana kasat mata kita menyaksikan betapa menjamurnya usaha kecil dan menengah yang terkait langsung dengan listrik.

Lebih dari itu, saban tahun sejak tujuh tahun silam, komponen dana bagi hasil (DBH) Panas Bumi Ulumbu, selalu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Alokasi tersebut menjadi bagian dari komponen transfer keuang daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

DBH Panas Bumi bukanlah hadiah dari pemerintah pusat tetapi hasil kekayaan alam kabupaten Manggarai yaitu PLTP Ulumbu.

Bisa dibayangkan, jika 20 MW segera terealisasi maka DBH PLTP untuk kabupaten Manggarai semakin meningkat, dan semua itu demi masyarakat Manggarai. (a. apri k) 

Pos terkait