MANGGARAI, FN- Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat langkah strategis dalam pengembangan komoditas kopi dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng tim nasional untuk mengkaji potensi lahan serta kesesuaian wilayah bagi pengembangan tanaman kopi di Manggarai.
Hal tersebut terungkap dalam rapat tindak lanjut pengembangan kawasan kopi sekaligus rehabilitasi tanaman kopi yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai, Kamis (16/4/2026).
Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, didampingi Kepala Bapperida, Livinus Vitalis Liven Turuk, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ferdy Ampur.
Peserta rapat terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Manggarai yang telah memiliki Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL).
Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengembangan kawasan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan daerah sekaligus bagian dari program strategis nasional.
Selain itu, dibahas pula upaya rehabilitasi tanaman kopi guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan masyarakat.
Lambertus Paput menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong keberhasilan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pendampingan kepada petani.
Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang dijalankan benar-benar berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sementara itu, Livinus Vitalis Liven Turuk menyampaikan bahwa pengembangan kawasan kopi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup hilirisasi, pemasaran, serta penguatan kelembagaan petani.
Di sisi lain, Ferdy Ampur menegaskan keberhasilan program pengembangan dan rehabilitasi kopi sangat bergantung pada kesiapan teknis di lapangan serta keterlibatan aktif petani.
Ia menyebut pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kami memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penetapan CPCL, penyediaan bibit, hingga proses penanaman dan pemeliharaan, akan didampingi secara intensif oleh penyuluh pertanian. Harapannya, produktivitas kopi masyarakat meningkat dan kualitasnya mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Ferdy Ampur.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai menyambut baik program pengembangan kopi dari pemerintah pusat.
Pada tahun ini, Manggarai mendapatkan alokasi sekitar 1.100 hektare untuk rehabilitasi dan pengembangan tanaman kopi.
Pelaksanaan kegiatan di lapangan diperkirakan dimulai pada Mei mendatang setelah seluruh persiapan rampung.
Untuk tahap awal, terdapat dua kelompok atau komunitas yang menjadi fokus pengembangan.
Selanjutnya, program akan diperluas ke sejumlah kawasan lain yang memiliki potensi pengembangan kopi.
Pemerintah daerah juga terus mendorong sinergi antara program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di kawasan-kawasan tersebut, termasuk dukungan sarana dan prasarana pendukung guna memperkuat pengembangan sektor kopi.
Selain itu, tahun ini pemerintah daerah mendapat dukungan dari tim nasional untuk melakukan kajian terkait ketinggian wilayah dan potensi lahan.
Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi pengembangan agar sesuai dengan kondisi geografis dan mampu menghasilkan produktivitas optimal.
Untuk kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi, sejumlah kecamatan telah diusulkan sebagai lokasi prioritas, di antaranya Kecamatan Rahong Utara, Reok Barat, dan Cibal.
Berdasarkan hasil identifikasi kondisi tanah dan ketinggian wilayah, kawasan tersebut dinilai sangat potensial untuk pengembangan kopi berbasis komunitas maupun kelompok tani.
Lebih lanjut, dalam rapat juga disoroti sejumlah tantangan pelaksanaan program, terutama terkait kebijakan anggaran.
Disampaikan bahwa baik untuk pengembangan kawasan maupun kegiatan revitalisasi, saat ini belum tersedia insentif melalui APBN maupun APBD.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama mengingat dukungan pembiayaan sangat dibutuhkan sejak tahap awal, mulai dari pembukaan lahan, penanaman hingga pemeliharaan tanaman ke depan.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta bersama-sama mengawal pelaksanaan program secara serius agar tetap berjalan optimal meski dengan keterbatasan dukungan anggaran.
Selain itu, rapat juga mencatat sejumlah poin strategis terkait pengembangan wilayah, di mana beberapa kawasan potensial seperti Langke Rembong belum sepenuhnya masuk dalam kawasan perkebunan berdasarkan perencanaan yang ada.
Padahal, berdasarkan hasil kajian teknis, wilayah tersebut memiliki potensi cukup besar untuk pengembangan kopi di Kabupaten Manggarai.
