NGADA, FN- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperkuat dialog dengan Steyler Bank dan KfW dalam mendukung pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko FTP-2 berkapasitas 2×10 megawatt (MW) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penguatan dialog tersebut berlangsung dalam kunjungan perwakilan Steyler Bank bersama KfW ke kawasan pengembangan PLTP Mataloko, Kabupaten Ngada, pada Rabu (14/10/2026).
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi para pihak untuk bertukar informasi mengenai perkembangan proyek, pengelolaan lingkungan, serta aspek sosial yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur energi panas bumi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat turut dibahas untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai tahapan pengembangan proyek, kajian lingkungan, dan langkah-langkah mitigasi yang disiapkan.
Pembahasan terutama menyoroti pengelolaan sumber daya air, keberlanjutan aktivitas pertanian, serta pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Steyler Bank di Pulau Flores yang melibatkan KfW dalam pembahasan berbagai aspek lingkungan dan sosial terkait pengembangan proyek panas bumi Mataloko.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Steyler Bank, yakni Jan Merbecks, Samuel Drempetic, Thekla Swart, dan Pater Laurens Woda.
Sementara dari KfW hadir Diana Arango bersama konsultan Adi Prasetijo.
Adapun PLN diwakili Manager Unit Pelaksana Proyek Nusa Tenggara 2, Avianda Edwin Fachruddin, dan Kepala Teknik Panas Bumi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko, Adrys A.S. Silaban.
Pertemuan tersebut juga melibatkan perwakilan Divisi Transisi Energi dan Keberlanjutan (DIV TEK), Divisi Manajemen Panas Bumi (DIV MPB), Divisi PPP PLN Kantor Pusat, serta tim konsultan proyek.
Dalam kegiatan tersebut, PLN Uip Nusra memberikan penjelasan mengenai tahapan pengembangan proyek, proses perizinan, kajian lingkungan dan sosial, serta langkah-langkah mitigasi yang disiapkan.
Pertemuan juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai pertanyaan dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan aktivitas pertanian.
Para peserta turut melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik di kawasan PLTP Mataloko, antara lain Wellpad D, sumur MT-4, dan kawasan Geopark.
Melalui peninjauan tersebut, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lapangan serta langkah-langkah pengelolaan dan keselamatan yang menjadi bagian dari persiapan pengembangan proyek.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pengelolaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sekitar.
PLN bersama KfW dan tim konsultan membahas penguatan kajian hidrologi, rencana pemantauan kondisi aliran sungai, serta potensi peningkatan efisiensi sistem irigasi masyarakat sebagai bagian dari upaya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan KfW menjelaskan pentingnya pelaksanaan kajian Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) secara komprehensif, termasuk kajian hidrologi untuk mengidentifikasi potensi dampak terhadap sumber daya air.
KfW juga menekankan pentingnya penyampaian hasil kajian secara terbuka kepada masyarakat serta pelaksanaan konsultasi yang bermakna sebagai bagian dari pemenuhan standar lingkungan dan sosial internasional.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Para peserta menilai bahwa penyampaian informasi yang jelas, berbasis data, serta menghormati perbedaan pandangan merupakan bagian penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai pengembangan proyek.
Sebagai tindak lanjut, PLN bersama KfW dan tim konsultan akan terus berkoordinasi dalam penyempurnaan kajian lingkungan dan sosial, penguatan pemantauan sumber daya air, serta pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung proses pengembangan PLTP Mataloko yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
General Manager PLN UIP Nusra, RDW Manurung, menyampaikan bahwa PLN senantiasa mengedepankan keterbukaan informasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
“PLN berkomitmen menjalankan pengembangan PLTP Mataloko secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan. Kami terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak agar setiap masukan dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan langkah pembangunan,” ujar Manurung.
Manurung menambahkan bahwa pengembangan energi panas bumi merupakan bagian dari upaya PLN mendukung transisi energi dan memperkuat ketahanan pasokan listrik di Pulau Flores. Namun demikian, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pengembangan.
“Kami berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan secara konstruktif. Bagi PLN, pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya berorientasi pada penyediaan energi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
