NAGEKEO, FokusNTT.com – Presiden Prabowo Subianto murka setelah mendapat laporan banyak warga korban gempa bumi di NTT dikejar rentenir berkedok koperasi harian untuk membayar utang.
Kemarahan itu diluapkan Presiden saat memimpin Rapat Percepatan Penanganan Darurat Pascagempa di Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Laporan tersebut disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena. Ia menyebut, di tengah kondisi darurat, banyak warga yang masih dikejar tagihan oleh koperasi harian.
“Untuk penanganan di bidang ekonomi, banyak sekali warga yang pinjam uang di koperasi harian, selain perbankan. Saya dapat kabar, ada beberapa koperasi harian yang sudah mengejar para korban untuk suruh membayar. Ini kan banyak koperasi harian itu rentenir,” lapor Gubernur Melki.
Belum selesai Gubernur Melki menyampaikan laporan, Presiden Prabowo langsung memotong dengan nada tegas.
“Suruh menghadap aku. Itu rentenir-rentenir suruh menghadap aku,” tegas Presiden Prabowo.
“Sebelum menghadap saya, menghadap dulu Kapolda dan Pangdam,” lanjut Prabowo.
Pernyataan itu langsung disambut serentak dengan kata “Siap!” dari Gubernur Melki Laka Lena, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto.
Warga: Ditagih 5 Hari Setelah Gempa
Apa yang disampaikan Gubernur Melki ternyata telah lama dikeluhkan warga terdampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu.
Seorang ibu di Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai mengaku didatangi pengurus koperasi lima hari setelah gempa.
“Saya didatangi pengurus koperasi harian lima hari setelah gempa terjadi, di saat seluruh warga masih dilanda kecemasan dan trauma. Apalagi sampai sekarang, gempa susulan masih terjadi,” ungkapnya kepada media ini, Kamis (27/8/2026).
Keluhan serupa datang dari kelompok ibu-ibu di Kelurahan Karot, Kecamatan yang sama. Mereka mengaku meminjam secara berkelompok dengan sistem pembayaran mingguan untuk modal usaha kecil. Sebelum gempa, pembayaran lancar.
Kondisi lebih memprihatinkan dialami warga di Kecamatan Cibal. Sejumlah ibu yang enggan disebutkan namanya mengaku pinjaman itu untuk biaya sekolah anak, yang dicicil dari hasil menjadi buruh tani dan buruh bangunan.
“Sekarang desa kami terdampak paling parah, kami semua mengungsi. Tentu tidak bisa bekerja lagi. Untuk makan saja berharap pada bantuan. Tetapi beberapa hari lalu, sempat petugas dari koperasi datang menagih sesuai hari biasa kami setor pinjaman secara berkelompok. Benar-benar tidak ada perasaan,” kata Elisabet, warga Cibal.
Meski demikian, para ibu tersebut menegaskan tidak berniat mengemplang utang.
“Kami akan tetap kembalikan pak. Kami sudah sampaikan kepada pengurus, kami tetap kembalikan tetapi menunggu situasi normal. Saat ini kami belum ada penerimaan. Untuk makan sehari-hari kami berharap pada bantuan,” ujar Margareta, warga Bangka Nekang lainnya.
Kades Dimpong Larang Penagihan
Sikap tegas juga ditunjukkan Kepala Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Yohanes Nggaul.
Untuk melindungi warganya, ia menerbitkan surat larangan penagihan kepada Koperasi Amarta, salah satu koperasi harian yang sudah lama beroperasi di Manggarai.
Melalui Surat Nomor 72/400/10.2.2/DD/VIH/2026 tertanggal 25 Agustus 2026, Kades melarang koperasi tersebut melakukan penagihan kepada seluruh nasabah di Desa Dimpong yang terdampak gempa hingga Jumat, 4 September 2026.
Surat tersebut kini beredar luas di media sosial. (aka)
