JAKARTA, FokusNTT.com – Pemerintah memperkuat pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE) untuk menjawab kebutuhan energi nasional di tengah tantangan rantai pasok global.
Upaya tersebut mengemuka dalam IndoEBTKE Convention and Exhibition (ConEx) 2026 yang mempertemukan pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan energi bersih.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka penyelenggaraan ke-12 IndoEBTKE ConEx di Jakarta, Rabu (2/9/2026). Forum yang kembali digelar setelah tiga tahun vakum ini menjadi ruang kolaborasi untuk membahas pengembangan energi baru terbarukan (EBT), mulai dari regulasi, teknologi, infrastruktur, hingga permodalan dan riset.
Yuliot menegaskan, penguatan EBTKE merupakan agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi.
“Energi baru terbarukan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi,” ujar Yuliot.
Ia menjelaskan, dinamika geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga energi, inflasi, biaya produksi, serta beban subsidi dan kompensasi energi.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 70 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, 62 persen atau sekitar 42,6 GW berasal dari energi baru dan terbarukan.
“Pada RUPTL ini sekitar 62 persen, sekitar 42,6 gigawatt, ini merupakan target kita untuk meningkatkan pasokan energi, khususnya energi baru dan terbarukan,” katanya.
Selain pembangkit EBT, pemerintah mendorong implementasi bahan bakar nabati B50, percepatan kendaraan listrik, pembangunan jaringan gas, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG.
Pemerintah juga mengembangkan energi dari sampah perkotaan. Data 2025 mencatat timbulan sampah nasional mencapai 52,6 juta ton atau sekitar 145 ribu ton per hari, dengan baru 25 persen yang terkelola. Melalui teknologi waste to energy, sampah dapat diolah menjadi listrik, biomassa, dan bahan bakar minyak terbarukan.
Menurut Yuliot, tantangan utama pengembangan EBTKE saat ini adalah membangun rantai pasok yang terintegrasi agar tidak menimbulkan ketergantungan baru pada teknologi impor.
“Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita membangun ekosistem energi baru terbarukan. Kita harus melihat rantai pasok yang harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi dari sumber bahan baku, manufaktur, teknologi, dan sumber daya manusia, tentu rantai pasok ini akan terputus,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki modal sumber daya mineral seperti bauksit, nikel, silika, dan tembaga yang dapat mendukung industri panel surya, baterai, dan teknologi energi bersih lainnya. Karena itu, penguasaan teknologi, penguatan manufaktur dalam negeri, serta riset dan inovasi menjadi kunci.
Melalui IndoEBTKE ConEx 2026, pemerintah berharap kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan pengembangan EBTKE untuk mendukung ketahanan energi menuju Indonesia Emas 2045. (*)
