MANGGARAI,FN- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah dan kepala desa bergerak cepat melakukan pendataan kategori kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Dalam peninjauan di lapangan pada Selasa (18/8/2026), Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan pencairan bantuan pemulihan hunian sangat bergantung pada ketepatan data yang dihimpun dari tingkat desa.
Skema bantuan BNPB menetapkan indeks stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, serta Rp60 juta hingga Rp70 juta untuk kategori rusak berat.
Mengutip MetroTV Selasa (18/8) siang, Mendagri menilai proses rekonstruksi di wilayah terdampak seperti Nagekeo hingga Manggarai dapat berjalan lebih cepat. Hal ini disebabkan kondisi struktur tanah warga mayoritas masih utuh di lokasi semula sehingga tidak memerlukan relokasi lahan.
Kendala: Pendataan Lelet di Tingkat Desa
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai dari Fraksi Partai Demokrat, Alex Amanjaya mengatakan, Pemkab Manggarai kewalahan dengan pendataan kebutuhan dari pemerintah tingkat desa.
“Sejak hari Sabtu (pasca terjadinya gempa bumi), Pemkab Manggarai maupun fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai melakukan koordinasi dengan pemerintah desa di dapil masing-masing. Koordinasi tersebut terkait kerusakan dan kebutuhan riil untuk tanggap darurat bencana alam yang sedang terjadi,” ujar Alex yang dihubungi Selasa (18/8) siang.
Ia menilai ketika pemerintah desa lemah, hal itulah yang membuat pemerintah kabupaten Manggarai kesulitan dalam menyalurkan bantuan riil yang dibutuhkan masyarakat terdampak gempa bumi. “Tidak ada daftar kebutuhan riil dari desa yang masuk ke pemkab. Itu soal sebetulnya,” katanya.
“Kalau Pemkab Manggarai mengalami kesulitan untuk menyalurkan bantuan, tentu mereka tidak tahu titiknya, mau disalurkan ke mana bantuan tanggap darurat tersebut, karena pemerintah desa tidak menyampaikan laporan,” ungkap Alex Amanjaya.
Alex menambahkan, sesungguhnya pemerintahan tingkat desa mengetahui dan menyaksikan bahwa telah ada bencana tetapi pemerintah desa tidak tanggap. “Ini menjadi kesulitan pemerintah Kabupaten Manggarai. Saat saya berada di kantor BPBD Kabupaten Manggarai tadi pagi sekitar pukul sembilan (Selasa, 18/8). Saya menyaksikan bagaimana tata kerja dari pihak Inspektorat Kabupaten Manggarai. Mereka memasukkan data ke aplikasi terkait desa-desa mana yang membutuhkan apa,” jelasnya.
Ia menyebut desa-desa yang laporannya cepat akan membuat pihak BPBD langsung terjun. Sebaliknya, ketika lelet di pemerintahan desa, maka proses pendistribusian bantuan tanggap darurat menjadi lamban.
Namun ia berharap, pada hari ini, distribusi logistik tanggap darurat segera dimulai. (*)
